Omnibus Law Dinilai Bentuk Kejahatan Terhadap Konstitusi

Posted on

Direktur Instansi Pertolongan Hukum Jakarta. Bijak Maulana memandang menyesalkan cara pemerintan bersama-sama DPR RI cepat lakukan bahasan Perancangan Undang-Undang Omnibus Law mengenai Cipta Kerja. Karena pada Sabtu (3/10) malam. RUU Cipta Kerja akan dibawa ke pleno DPR RI untuk disahkan jadi Undang-Undang pada Kamis (8/10) kedepan.

“RUU Cipta Kerja semenjak awal kehadirannya. Kita melihat jika RUU ini cacat formal, cacat prosedural serta dengan cara intisari materiil cacat. Sebab menabrak beberapa ketetapan pembangunan ketentuan perundang-undangan. Bahkan konstitusi untuk hukum paling tinggi di negara ini”. Kata Bijak dalam dialog daring, Minggu (4/10).

Bijak tidak mengingkari, RUU Cipta Kerja ini bukan hanya berefek pada golongan buruh, dan juga bagian pendidikan, sumber daya alam (SDA) sampai ibu rumah-tangga. Ia menyangka, RUU Cipta Kerja ini akan memunculkan kejahatan buat konstitusi.

“Tidak cuma kejahatan, tapi ini ialah bentuk pengkhianatan pemerintah serta DPR pada konsep demokrasi, konstitusi dan negara hukum yang harusnya ditegakan oleh mereka yang berkuasa ini hari,” sebut Bijak.

Bijak menyebutkan, proses bahasan RUU Omnibus Law mengenai Cipta Kerja ini berjalan dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut dia proses bahasan dilaksanakan tanpa ada menyertakan faktor golongan buruh serta warga yang terpengaruh.

“Proses perjalanannya tertutup, sembunyi-sembunyi, diskriminatif, cuman menyertakan barisan pebisnis, tanpa ada menyertakan keterlibatan pada rakyat yang akan terpengaruh,” sesal Bijak.

Karena Omnibus Law itu tidak cuma mengendalikan masalah ketenagakerjaan

Lanjut Bijak, dan juga mengendalikan beberapa masalah kehidupan. Tetapi benar-benar disayangkan, pembentukannya benar-benar meremehkan kebutuhan rakyat

“Rakyat yang perlu hak atas info, perlu transparansi untuk konsep demokrasi, itu tidak diberi. Ini benar-benar memprihatinkan,” cetus Bijak.

Bijak memandang, walau Indonesia adalah negara hukum, tetapi pemerintah serta DPR tidak memihak ke rakyat. Tetapi ke kebutuhan oligarki atau pemilik modal.

“Meskipum negara Indonesia ini ialah negara hukum, tapi pada prakteknya ialah oligarki yang berkuasa,” pungkas Bijak.

Seirama dikatakan oleh, Ketua Umum Kongres Koalisi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menekan pemerintah serta DPR untuk menggagalkan RUU Omnibus Law mengenai Cipta Kerja. Menurut dia, pemerintah serta DPR tidak ada niat baik keperluannya ke rakyat, walau sebenarnya pada saat epidemi ini banyak rakyat yang kehilangan kerjanya.

“Banyak golongan tani yabg digusur tanhnya atas nama kebutuhan investasi atau kebutuhan korporasi. Banyak buruhyang selanjutnya di rumahkan belum memperoleh haknya. Belum juga beberapa pedagang, tukang ojek yang masa datang ini alami kesusahan besar ditemui oleh rakyat,” sebut Nining.

Oleh karenanya, golongan buruh akan lakukan pergerakan berhenti masal pada 6-8 Oktober 2020 untuk perlawanan supaya pemerintah serta DPR menggagalkan RUU Cipta Kerja. “Semalam mengagumkan tekadnya, wakil rakyat bersama-sama pemerintah dalam waktu yang susah ini malah selanjutnya ingin lakukan pengesahan lewat pleno,” tandas Nining. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *